𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝘀𝘂𝗮𝗿𝗮 𝗸𝗲𝗻𝗮𝗯𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝘂𝗿𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶
PENGANTAR
Yang lagi viral sikap gereja atau sinode Gereja pada salam tiga jari yang lagi marak dan viral, saya mengamati sinode GKJ dan GKI, hanya secara acak. Ini tulisan dua bagian dan ini bagian kedua.
Kemarin saya menulis tentang suara kenabian Gereja melalui tulisan berjudul 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗺𝗮 "𝗡𝘂𝗺𝗽𝗮𝗻𝗴" 𝗱𝗶 𝗞𝗵𝗼𝘁𝗯𝗮𝗵! Ini bagian kedua. Postingan itu terinspirasi dari unggahan Sinode GKJ. Saya melayangkan kritik terhadap kecenderungan Gereja yang ramai-ramai menyampaikan sikap kepada Pemerintah setelah viralnya arak-arakan salib merah. Saya memertanyakan kepanggahan suara kenabian para pendeta atau gereja. Bukankah suara kenabian merupakan bagian dari panggilan pelayanan sejak mereka ditahbis atau didirikan? Mengapa harus menanti sebuah peristiwa menjadi viral untuk bersuara?
Hari ini saya membaca penjelasan BPMS GKI, bertanggal 6 November 2026, tentang kemunculan simbol "tiga jari" dalam ibadah Minggu, 1 November 2026. Penjelasan ini menggelitik, terutama butir 3 dan 4.
Dalam butir 3 BPMS menjelaskan bahwa simbol tiga jari yang muncul di beberapa jemaat GKI bukan sesuatu yang direncanakan, diprogramkan, atau merupakan instruksi dari lembaga gerejawi dan pendeta. Simbol tersebut disebut sebagai ekspresi iman yang lahir dari keprihatinan mendalam beberapa pendeta yang berkhotbah berdasarkan Matius 23:1-12. BPMS bahkan menyebut kemunculan simbol itu sebagai ekspresi iman yang wajar, lahir dari pergumulan jujur atas firman yang dibaca dan direnungkan bersama.
Sampai di sini tidak ada persoalan. Saya juga tidak menyoal kebebasan pendeta atau gereja pada dirinya mengekspresikan pergulatan imannya melalui simbol tersebut. Tapiii perhatikan butir 4.
BPMS menyatakan bahwa karena simbol tersebut bukan bagian dari program yang terencana, pertanyaan mengenai apakah simbol itu akan dilanjutkan tidak dapat ditujukan kepada GKI sebagai lembaga.
Nah, ini dia persoalannya!
Jadi, ketika beberapa pendeta mengacungkan tiga jari sebagai ekspresi iman, BPMS menyatakan bahwa tindakan itu bukan instruksi lembaga. Ketika muncul pertanyaan apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan, BPMS kembali menegaskan bahwa pertanyaan itu tidak dapat ditujukan kepada GKI sebagai lembaga.
Dengan kata lain ekspresi iman para pendeta diakui sebagai sesuatu yang wajar, tetapi keberlanjutannya ditempatkan sebagai urusan di luar tanggung jawab kelembagaan GKI. Saya jadi teringat film 𝙈𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣: 𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚. Seolah-olah ada pesan kepada para pelakunya: kalau kalian tertangkap, Deplu AS menyangkal kalian ...... Wkwkwkwk
Tentu saja persoalannya bukan apakah BPMS harus menginstruksikan semua pendeta mengacungkan tiga jari. Itu bukan tuntutan saya. Persoalannya adalah mengapa penjelasan kelembagaan berhenti pada penegasan bahwa tindakan tersebut bukan program resmi, tanpa memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana komitmen profetis GKI akan diwujudkan secara malar.
Ada hal lain dalam butir 3 yang juga menarik perhatian saya. BPMS menyebut Matius 23:1-12 sebagai bacaan Injil menurut 𝘙𝘦𝘷𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘰𝘯 𝘓𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘺 (RCL). Bahkan dijelaskan bahwa RCL merupakan daftar bacaan yang digunakan di semua jemaat GKI dan banyak gereja di seluruh dunia.
Saya ingin bertanya: apakah pernyataan tersebut sungguh mencerminkan praktik liturgi di seluruh jemaat GKI? GKI bbrp GKI, misalnya, tidak menerapkan RCL secara panggah dalam penyusunan bacaan Alkitab untuk ibadah Minggu. 𝗦𝘂𝗸𝗮-𝘀𝘂𝗸𝗮𝗻𝘆𝗮 Majelis bbrp GKI tsb. Kalau begitu, bagaimana BPMS menjalankan pengawasan terhadap penggunaan RCL di jemaat-jemaat GKI? Mengapa praktik di bbrp GKI tersebut tidak menjadi perhatian atau teguran BPMS?
Ini bukan persoalan sepele. 𝗟𝗲𝗸𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗶𝘁𝘂 𝗸𝘂𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝘂𝗺. Kalau BPMS menganggap RCL sebagai daftar bacaan yang digunakan seluruh jemaat GKI, tentu ada pertanyaan tentang kepanggahan penerapannya. Apakah ketentuan atau pedoman liturgi berlaku bagi semua jemaat? Apakah ada mekanisme pengawasan? Ataukah penerapannya diserahkan begitu saja kepada kebijakan masing-masing jemaat? Pertanyaan yang lebih 𝘯𝘺𝘦𝘭𝘦𝘬𝘪𝘵: 𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗽𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁-𝗽𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗕𝗣𝗠𝗦 𝘁𝗮𝗸𝘂𝘁 𝗸𝗲𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘀𝗶 apabila menegur bbrp GKI?
Jangan sampai RCL hanya disebut ketika menguntungkan penjelasan teologis sebuah peristiwa, tetapi penerapannya dalam kehidupan liturgi jemaat tidak menjadi perhatian. Ada persoalan kepanggahan kelembagaan di sini. Gereja tidak bisa hanya menuntut kesetiaan terhadap komitmen tertentu ketika sedang menyampaikan penjelasan kepada publik, tetapi abai terhadap penerapan komitmen itu dalam praktik internalnya sendiri.
Apalagi BPMS sendiri sudah menyatakan sesuatu yang sangat penting dalam butir 1 dan 2.
Butir 1 menegaskan bahwa GKI berkomitmen menghidupi Injil Yesus Kristus di tengah konteks bangsa Indonesia, termasuk mengusahakan nilai-nilai Kerajaan Allah: cinta kasih, keadilan, belas kasihan, damai sejahtera, dan perdamaian.
Butir 2 mengutip Konfesi GKI 2014, khususnya pasal 9-11. Di sana ditegaskan bahwa GKI mengakui karya Yesus Kristus yang diutus untuk menegakkan Kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, mengampuni orang berdosa, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, serta membebaskan orang tertindas.
Dalam butir 5 kemudian BPMS menyatakan bahwa komitmen GKI diwujudkan melalui partisipasi positif, kreatif, kritis, dan realistis dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa.
Pertanyaannya: bagaimana komitmen tersebut diwujudkan? Apakah cukup dengan menyampaikan penjelasan bahwa simbol tiga jari merupakan ekspresi iman yang wajar, tetapi bukan program kelembagaan? Apakah keberpihakan kepada keadilan dan pembebasan orang tertindas cukup dinyatakan dalam dokumen konfesi, tanpa harus diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan tindakan kelembagaan yang panggah?
Di sinilah saya ingin menghubungkan penjelasan BPMS dengan tulisan saya sebelumnya: 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗺𝗮 “𝗡𝘂𝗺𝗽𝗮𝗻𝗴” 𝗱𝗶 𝗞𝗵𝗼𝘁𝗯𝗮𝗵! pada bagian pertama.
Jangan sampai keprihatinan terhadap ketidakadilan hanya muncul dalam khotbah. Jangan sampai ekspresi iman hanya berlangsung selama ibadah Minggu. Jangan sampai setelah umat pulang, seluruh keberpihakan itu ikut menguap bersama berakhirnya ibadah.
Kalau khotbah tentang keadilan melahirkan ekspresi tiga jari, lalu apa yang dilakukan Gereja setelah ibadah selesai? Apakah GKI mempunyai keberanian untuk menjadikan keberpihakan pada keadilan sebagai komitmen kelembagaan? Apakah komitmen itu diwujudkan dalam kehidupan bergereja, dalam kebijakan, dalam pengelolaan organisasi, dan dalam keberpihakan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan?
Saya juga ingin mengingatkan bahwa suara kenabian tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah. Gereja sendiri harus bersedia menjadi sasaran suara kenabian.
Bagaimana GKI berbicara tentang keadilan kepada Pemerintah apabila di dalam kehidupan gerejanya sendiri masih terdapat ketidakadilan? Bagaimana GKI berbicara tentang pembebasan orang tertindas apabila orang-orang yang mengalami ketidakadilan di dalam gereja sendiri tidak didengarkan? Bagaimana GKI berbicara tentang integritas apabila penyalahgunaan kekuasaan dan permainan politik gerejawi dibiarkan?
Apakah BPMS bersedia menerima suara kenabian yang ditujukan kepada BPMS? 𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗹𝗶𝘀 𝗝𝗲𝗺𝗮𝗮𝘁 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗿 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝘄𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿? Apakah para pendeta berani menyuarakan kebusukan di dalam lembaganya sendiri?
Jangan hanya meminta Pemerintah menegakkan keadilan. Gereja juga harus melakukannya.
Saya tidak sedang meminta GKI menjadikan simbol tiga jari sebagai program resmi. Saya sedang memertanyakan sesuatu yang jauh lebih mendasar: apakah keberpihakan pada keadilan dan pembebasan orang tertindas sungguh-sungguh menjadi komitmen kelembagaan GKI, atau hanya menjadi ekspresi iman sesaat yang muncul ketika sebuah khotbah menyentuh pergumulan sosial?
𝗦𝘂𝗮𝗿𝗮 𝗸𝗲𝗻𝗮𝗯𝗶𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝘂𝗿𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗺𝗮𝗻. Bukan pula urusan pribadi pendeta yang boleh dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab Gereja.
Kalau GKI sungguh mengakui komitmen dalam Konfesi GKI 2014, tunjukkan dalam kehidupan bergereja. Jangan berhenti pada penjelasan bahwa sebuah simbol tidak direncanakan dan bukan instruksi lembaga.
𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗰𝘂𝗺𝗮 𝗻𝘂𝗺𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗸𝗵𝗼𝘁𝗯𝗮𝗵!
𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗰𝘂𝗺𝗮 𝗻𝘂𝗺𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝗶!
𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗰𝘂𝗺𝗮 𝗻𝘂𝗺𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗸𝗮𝗽!
𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽𝗶𝗹𝗮𝗵 𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗮𝗸𝘂𝗶 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗶𝗺𝗮𝗻!
(08112026)(TUS)
Baca juga :
https://titusroidanto.blogspot.com/2026/11/beberapa-hari-terakhir-media-sosial.html
