Selasa, 10 November 2026

Sudut Pandang 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗶𝘄𝘆 𝗱𝗮𝗿𝗶 Sudut 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶

Sudut Pandang 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗶𝘄𝘆 𝗱𝗮𝗿𝗶 Sudut 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶

PENGANTAR
Bedah artikel 𝘓𝘪𝘵𝘶𝘳𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘹𝘵𝘶𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘙𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘴, Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama. Vol. 8. No. 1 (June 2026), pp. 31-48

Sumber: https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/index 

[Saya membedah artikel ini bukan tanpa sebab. 𝘒𝘰𝘬 𝘯𝘥𝘪𝘭𝘢𝘭𝘢𝘩 ada artikel liturgi 𝘯𝘰𝘯𝘨𝘰𝘭 di beranda saya, lalu saya unduh.]
PEMAHAMAN 
1️⃣ 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗹𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗯𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮

Richardson Siwy dalam artikelnya 𝘓𝘪𝘵𝘶𝘳𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘹𝘵𝘶𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘙𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘴 mengangkat persoalan nasabah antara Gereja dan ritual tradisional masyarakat Kulawi di Sulawesi Tengah. Menurut pengamatannya Gereja masih cenderung memisahkan kehidupan gerejawi dari kehidupan adat. Sejumlah unsur budaya memang dapat hadir dalam perayaan gereja, tetapi ritual tradisional secara keseluruhan tetap ditempatkan di luar pelayanan gereja.

Persoalan ini, menurut saya, sebenarnya sudah menjadi perhatian dalam wacana kontekstualisasi liturgi. Nasabah iman Kristen dan budaya bukan persoalan baru. Sejak awal kekristenan Gereja telah berhadapan dengan persoalan bagaimana menghayati iman dalam konteks budaya tertentu. Yesus sendiri hidup dalam tradisi iman dan kebudayaan Yahudi. Gereja mula-mula juga menghayati iman kepada Kristus dalam konteks tradisi religius Perjanjian Lama dan kebudayaan Yahudi. Ketika kekristenan berkembang di luar lingkungan Yahudi, persoalan perjumpaan iman dan budaya kembali muncul dengan bentuk yang berbeda.

Dengan demikian persoalan kontekstualisasi liturgi tidak dapat disederhanakan menjadi pertanyaan apakah Gereja boleh menggunakan unsur budaya lokal dalam ibadah. Persoalannya jauh lebih rumit, karena kontekstualisasi menyangkut pengungkapan, penghayatan, dan perwujudan iman dalam kehidupan konkret masyarakat.

Pada aras ini Siwy dan saya berangkat dari titik yang sama. Kami mengakui bahwa Gereja tidak dapat memisahkan kehidupan iman dari konteks kebudayaan tempat gereja berada.

Meskipun demikian, bagi saya, pengakuan terhadap kepentingan budaya belum dengan sendirinya menjawab bagaimana budaya tersebut berhubungan dengan iman Kristen. Di sinilah pembahasan perlu bergerak lebih jauh.

2️⃣ 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮

Siwy melayangkan kritik terhadap praktik gereja yang hanya mengambil unsur tertentu dari kebudayaan lokal, seperti pakaian tradisional, musik, nyanyian, dan simbol-simbol adat, tanpa memahami keseluruhan makna ritual yang melatarbelakanginya.

Kritik tersebut, menurut saya, dapat diterima sebagai persoalan yang patut diperhatikan. Penggunaan busana tradisional atau musik lokal dalam ibadah belum membuktikan bahwa kontekstualisasi telah berlangsung. Bentuk luar perayaan dapat berubah, tetapi belum tentu penghayatan iman dan kehidupan jemaat ikut mengalami perubahan.

Persoalan itu saya bandingkan dengan petugas liturgi yang mengenakan busana tradisional ditambah stola, yang merupakan simbol bangsawan dan pejabat Romawi. Apakah penampilan semacam itu dapat membuat umat mengalami perubahan setelah pulang dari kebaktian? Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan estetika liturgi. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu apakah penggunaan unsur budaya sungguh-sungguh membuat iman Kristen berakar dalam kehidupan masyarakat.

Menurut saya kontekstualisasi bukanlah pempribumian Injil. Kontekstualisasi harus menolong orang Kristen menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen sekaligus sungguh-sungguh orang Indonesia. Artinya, orang Kristen terlibat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial dan budayanya.

Pengakaran tersebut harus mengandung konsekuensi terhadap pengangkatan jatidiri dan martabat manusia. Jika suatu praktik budaya hanya dipertontonkan sebagai kekayaan kesenian, tanpa mempunyai kaitan dengan kehidupan dan martabat masyarakat yang menghidupinya, penerapan tersebut belum cukup untuk disebut kontekstualisasi.

Saya beri contoh kuda lumping. Sebuah kesenian rakyat dapat menarik perhatian wisatawan, tetapi apakah keberadaannya dapat mengangkat martabat dan mendorong masyarakat memerjuangkan hak-haknya? Pertanyaan serupa dapat diajukan terhadap penggunaan musik tradisional dan busana lokal dalam perayaan liturgi.

Dengan galahukur tersebut persoalan yang diangkat Siwy perlu diperluas. Gereja memang perlu memahami ritual masyarakat Kulawi secara utuh. Namun, pemahaman terhadap keseluruhan ritual itu harus diteruskan dengan pertanyaan mengenai bagaimana ritual tersebut berpautan dengan pengakaran iman, jatidiri, dan martabat masyarakat Kulawi.

3️⃣ 𝗣𝗲𝗿𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗱𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗹𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶

Siwy banyak menggunakan pemikiran Peter C. Phan terutama perspektif pascakolonial yang mengecam dominasi gereja terhadap kebudayaan lokal. Ia menghendaki perjumpaan dua arah antara Injil dan budaya. Injil masuk ke dalam kebudayaan, sedang kebudayaan juga masuk ke dalam Injil. Keduanya saling menantang dan memerkaya.

Menurut saya kerangka tersebut memberikan perhatian penting terhadap nasabah kekuasaan dalam proses inkulturasi. Gereja tidak seharusnya memosisikan dirinya sebagai pihak yang selalu lebih tinggi dan mempunyai kewenangan sepihak untuk menentukan nasib kebudayaan lokal.

Meskipun demikian, menurut saya, pembahasan kontekstualisasi liturgi juga memerlukan fondasi teologis yang menjelaskan mengapa seluruh kebudayaan manusia dapat menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Kontekstualisasi liturgi mengalir dari perutusan Kristus oleh Bapa dalam Roh Kudus dan misteri perutusan Roh Kudus oleh Bapa dan Kristus. Kedua perutusan tersebut tidak dapat dipisahkan.

Melalui misteri perutusan itu Allah menerima, memakai, dan mengangkat seluruh segi kehidupan manusia beserta kebudayaannya sebagai ajang perjumpaan dengan Allah. Landasan ini memberikan pemahaman bahwa kebudayaan lokal bukan sekadar objek yang harus diterima atau ditolak oleh Gereja. Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang menjadi tempat karya Allah berlangsung.

Dengan demikian dialog antara Gereja dan budaya tidak hanya menyangkut pembagian kewenangan antara dua pihak. Dialog tersebut perlu ditempatkan dalam pemahaman mengenai karya Allah yang menjangkau seluruh kehidupan manusia.

Perspektif pascakolonial Phan memang dapat memerkaya pembahasan mengenai nasabah Gereja dan budaya, khususnya ketika Gereja terjebak dalam sikap superior. Namun, perspektif tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka teologis yang lebih mendasar mengenai perutusan Allah Tritunggal.

4️⃣ 𝗣𝗲𝗿𝗷𝘂𝗺𝗽𝗮𝗮𝗻 𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗲𝗿𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮𝗮𝗻 𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹

Siwy mengusulkan agar ritual tradisional masyarakat Kulawi tidak lagi dipisahkan dari kehidupan liturgis gereja. Ia melihat ritual seperti pora eo, mowunca, perkawinan, dan rangkaian ritual kematian sebagai praktik yang memiliki nilai sosial, spiritual, dan pastoral.

Satu contoh yang dibahasnya cukup panjang adalah ombo, yaitu masa atau kawasan berkabung yang disertai berbagai larangan dan pantangan. Dalam praktiknya ombo juga menjadi sarana masyarakat untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka.

Siwy melihat ada hubungan antara praktik tersebut dengan kehidupan liturgis gereja, khususnya dalam hal pendampingan keluarga, solidaritas masyarakat, dan keterlibatan komunitas.

Pembacaan tersebut, menurut saya, menampilkan bahwa ritual tradisional memiliki gawai yang tidak boleh diabaikan. Namun, pengakuan terhadap gawai sosial dan pastoral suatu ritual belum menyelesaikan persoalan teologis mengenai makna ritual tersebut. Nasabah iman dan budaya dijelaskan melalui proses penerangan dan alihrupa makna. Budaya lokal dapat menjadi titik berangkat kontekstualisasi liturgi. Bentuk budaya dapat tetap dipertahankan, sementara kandungan maknanya diterangi oleh iman Kristen.

Saya berikan contoh Hari Pentakosta yang berakar pada pesta panen Yahudi dan kemudian dimaknai sebagai perayaan pencurahan Roh Kudus. Contoh lainnya adalah perkembangan perayaan 𝘚𝘰𝘭 𝘐𝘯𝘷𝘪𝘤𝘵𝘶𝘴 yang dikaitkan dengan perayaan Natal Kristus.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa perjumpaan iman dan budaya dapat menghasilkan pemaknaan baru. Bentuk dan tradisi yang diwariskan tidak harus dihilangkan, tetapi maknanya dapat mengalami alihrupa dalam terang iman Kristen.

Dengan kerangka ini ritual Kulawi perlu dibaca lebih jauh. Tidak cukup hanya mengidentifikasi gawai sosial dan pastoralnya, kemudian menyimpulkan bahwa ritual tersebut dapat menjadi bagian dari liturgi gereja. Perlu dipahami pula kandungan religiusnya, pemahaman masyarakat mengenai yang sakral, hubungan dengan leluhur, serta makna tindakan-tindakan simbolis yang dilakukan. Dari sana barulah dapat dibicarakan bagaimana ritual tersebut mengalami perjumpaan dengan iman Kristen.

5️⃣ 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴: 𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗹𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶 𝗴𝗲𝗿𝗲𝗷𝗮

Bagian paling menentukan dalam artikel Siwy terdapat pada usulannya untuk menempatkan ritual tradisional sebagai bagian dari kehidupan liturgis gereja. Ia tidak hanya mengusulkan penggunaan unsur budaya dalam tata ibadah. Ia menghendaki agar ritual kematian, perkawinan, penanaman, panen, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya menjadi bagian dari pelayanan liturgis gereja. Bahkan ia mengusulkan adanya liturgi alternatif yang mampu menjawab kebutuhan ritual masyarakat tradisional.

Usulan ini perlu diperiksa dengan membedakan antara ritual sebagai ekspresi kebudayaan, ritual sebagai ekspresi religius, dan liturgi sebagai perayaan iman Kristen. Ketiganya dapat bernasabah, tetapi tidak otomatis berpengertian yang sama.

Suatu ritual dapat bergawai sosial yang penting. Ritual juga dapat mengandung pemahaman religius masyarakat tentang kehidupan dan kematian. Namun, untuk menempatkannya sebagai bagian dari liturgi gereja, masih diperlukan pembahasan mengenai bagaimana makna ritual tersebut bernasabah langsung dengan iman Kristen.

Dalam konteks ini pertanyaan mendasar bukan apakah ritual tradisional memiliki nilai yang patut dihargai. Pertanyaannya adalah bagaimana ritual tersebut mengalami perjumpaan dengan iman Kristen sehingga dapat mengungkapkan misteri iman dalam kehidupan masyarakat.

Apabila seluruh ritual tradisional langsung ditempatkan sebagai liturgi gereja atas dasar kesamaan gawai sosial, pastoral, dan komunal, pengertian liturgi menjadi terlalu generik. Batas antara kehidupan sosial masyarakat, praktik religius tradisional, dan perayaan iman gereja menjadi tidak jelas and itdak presisi.

Liturgi kontekstual harus mengakarkan dan mengalihrupa makna. Gereja tidak harus menghapus kebudayaan lokal. Namun, penerimaan terhadap budaya juga perlu disertai proses penerangan makna dalam terang iman Kristen.

6️⃣ 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗷𝗮𝘁𝗶𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮

Siwy menghendaki Gereja lokal yang sungguh-sungguh berakar dalam kehidupan masyarakat. Ia mengajukan kritik terhadap sikap Gereja yang menempatkan budaya lokal sebagai sesuatu yang lebih rendah dan hanya mengambil unsur yang dianggap cocok untuk perayaan gerejawi.

Menurut saya pengakaran dalam kebudayaan tidak cukup hanya dibuktikan melalui penerimaan terhadap ritual tradisional. Galahukur kontekstualisasi wajib dirumuskan secara 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗸𝗼𝗻𝗸𝗿𝗲𝘁: 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗮𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗷𝗮𝘁𝗶𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮.

Artinya, kontekstualisasi liturgi perlu dilihat dari hubungannya dengan kehidupan nyata masyarakat. Apakah penghayatan iman menolong masyarakat mengenali jatidirinya? Apakah liturgi mendorong penghargaan terhadap martabat manusia? Apakah perjumpaan iman dan budaya menghasilkan kehidupan yang lebih manusiawi? 

Pertanyaan tersebut juga dapat diterapkan pada ritual Kulawi yang dibahas Siwy. Misalnya, ritual kematian yang melibatkan seluruh masyarakat dan memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka dapat dibaca sebagai praktik solidaritas komunal. Namun, pembahasannya masih perlu diteruskan: bagaimana praktik tersebut mengangkat martabat keluarga yang berduka? Apakah seluruh anggota masyarakat mendapat penghargaan yang setara? Apakah terdapat unsur tradisi yang justru membebani atau membatasi sebagian anggota masyarakat? 

Dengan demikian kontekstualisasi tidak berhenti pada pengakuan terhadap keberadaan budaya. Kontekstualisasi harus menunjukkan keterpautan antara penghayatan iman, kehidupan masyarakat, dan pengangkatan martabat manusia. Jangan sampai keberadaan ritual tradisional dengan sendirinya dianggap membuktikan bahwa ritual itu mengangkat martabat manusia.

7️⃣ 𝙇𝙚𝙭 𝙊𝙧𝙖𝙣𝙙𝙞 𝙇𝙚𝙭 𝘾𝙧𝙚𝙙𝙚𝙣𝙙𝙞 

Dalam artikelnya Siwy menggunakan prinsip 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 untuk menjelaskan hubungan antara liturgi dan iman gereja. Ia menguraikan bahwa prinsip yang dikaitkan dengan Prosper dari Aquitaine tersebut berangkat dari keyakinan mengenai nasabah erat antara karya Roh Kudus dalam membimbing Gereja berdoa dan karya Roh Kudus dalam membimbing Gereja beriman. 

Siwy juga menghubungkan prinsip tersebut dengan 1Timotius 2:1, yang memuat anjuran untuk menaikkan permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur bagi semua orang. Ia kemudian menjelaskan bahwa ketekunan Gereja menjalankan prinsip tersebut menghasilkan praktik-praktik liturgis yang menjadi kaidah dalam kehidupan gereja. Rumusan doa dengan demikian tidak sekadar menjadi susunan kata dalam ibadah, tetapi merupakan ungkapan iman Gereja. Atas dasar itu Siwy memandang liturgi sebagai salah satu fondasi pembentukan teologi ibadah Kristen.

Penjelasan tersebut menampilkan bahwa Siwy memahami liturgi sebagai salah satu sumber teologi. Liturgi berperan dalam membentuk dan mengungkapkan iman gereja. Dalam pengertian ini 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 gayut untuk menjelaskan bahwa tata doa dan praktik liturgis tidak bersifat netral secara teologis. Apa yang dilakukan, diucapkan, dan dirayakan Gereja dalam liturgi berkaitan dengan apa yang dipercayainya.

Namun, penggunaan prinsip tersebut oleh Siwy dalam bagian kesimpulan artikelnya memerlukan perhatian lebih lanjut. Siwy menghubungkan 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 dengan pemahaman mengenai Allah yang hadir secara universal dalam berbagai kebudayaan. Ia menyatakan bahwa kehadiran Allah yang universal, yang pemahamannya lahir melalui prinsip tersebut, dapat menjadi dasar untuk memahami kehadiran Allah dalam berbagai kebudayaan beserta seluruh konteksnya.

Menurut saya di sini terdapat perluasan argumentasi yang belum dijelaskan secara memadai. 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 pada dasarnya berbicara mengenai nasabah antara doa atau liturgi Gereja dan iman Gereja. Prinsip tersebut menjelaskan bagaimana praktik doa mengungkapkan sekaligus membentuk penghayatan iman. Namun, prinsip itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Allah hadir dalam berbagai kebudayaan.

Kedua persoalan tersebut memang dapat dihubungkan, tetapi memerlukan landasan argumentasi yang berbeda. Hubungan antara doa dan iman Gereja merupakan persoalan teologi liturgi, sedang kehadiran Allah dalam berbagai kebudayaan merupakan persoalan teologis yang lebih luas mengenai karya dan kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Untuk itu penggunaan 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 untuk mendasari pemahaman tentang kehadiran Allah dalam berbagai kebudayaan membutuhkan penjelasan tambahan.

Persoalan lain muncul ketika prinsip tersebut dihubungkan dengan usulan Siwy untuk menjadikan ritual tradisional sebagai bagian dari kehidupan liturgis Gereja. Ritual masyarakat Kulawi memiliki sejarah, simbol, dan pemahaman religius yang tumbuh dalam tradisi masyarakatnya. Ritual tersebut tidak otomatis merupakan ungkapan iman Kristen sebagaimana doa dan perayaan liturgis Gereja. 

Apabila Siwy hendak menempatkan ritual tradisional sebagai sumber teologi, perlu dijelaskan bagaimana hubungan antara praktik ritual tersebut dan prinsip 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪. Apakah pengertian 𝘭𝘦𝘹 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 diperluas sehingga mencakup seluruh praktik ritual masyarakat? Jika demikian, apa dasar dan batas perluasan pengertian tersebut?

Menurut saya perlu dibedakan antara ritual sebagai ekspresi religius suatu masyarakat dan liturgi sebagai perayaan iman Kristen. Keduanya dapat menjadi ruang perjumpaan antara manusia dan Allah, tetapi tidak otomatis berkedudukan teologis yang sama. Pengakuan terhadap ritual tradisional sebagai sumber pengalaman dan pemahaman religius masyarakat tidak dengan sendirinya menjadikannya bagian dari liturgi gereja.

Landasan teologis kontekstualisasi harus ditempatkan pada perutusan Allah Tritunggal. Pengutusan Kristus oleh Bapa dalam Roh Kudus dan pengutusan Roh Kudus oleh Bapa dan Kristus menampilkan karya Allah yang menjangkau seluruh kehidupan manusia. Melalui misteri perutusan tersebut kebudayaan manusia dapat dipahami sebagai salah satu ruang berlangsungnya karya dan perjumpaan dengan Allah.

Di sinilah perbedaan pandangan saya dan Siwy. Siwy menggunakan 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 untuk menghubungkan liturgi, iman Gereja, dan pemahaman mengenai kehadiran Allah dalam berbagai kebudayaan. Menurut saya landasan perutusan Trinitaris memberikan kerangka yang lebih mendasar untuk menjelaskan mengapa kebudayaan manusia dapat menjadi ruang perjumpaan dengan Allah. Dalam pada itu 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 tetap penting untuk menjelaskan bagaimana liturgi mengungkapkan dan membentuk iman gereja.

𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 tetap mempunyai tempat penting dalam pembahasan kontekstualisasi liturgi. Namun, prinsip tersebut perlu digunakan sesuai dengan pokok persoalan yang dijelaskannya. Hubungan antara doa dan iman Gereja tidak boleh begitu saja dijadikan dasar untuk menyimpulkan kehadiran Allah dalam seluruh kebudayaan. Diperlukan argumentasi teologis tersendiri untuk menjelaskan hubungan antara karya Allah dalam kebudayaan, pengalaman religius masyarakat, dan kehidupan liturgis Gereja.

Yang masih mengganjal, Siwy mengutip 1Timotius 2:1 ketika menjelaskan prinsip 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪. Apakah ia sedang menggunakan ayat itu sebagai dasar biblis bagi praktik doa Gereja, atau sebagai dasar bagi prinsip 𝘓𝘦𝘹 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘓𝘦𝘹 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘥𝘪 itu sendiri?

𝗞𝗲𝘀𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗮𝗰𝗮𝗮𝗻

Kesatu, Siwy sudah menyajikan kesadaran bahwa liturgi tidak boleh dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Ia juga melayangkan kritik terhadap praktik gereja yang hanya menggunakan unsur budaya secara dekoratif.

Kedua, kerangka Peter C. Phan memberikan sumbangan penting dalam menilai dominasi Gereja terhadap budaya lokal. Namun, pembahasan kontekstualisasi liturgi masih memerlukan fondasi teologis yang lebih jelas mengenai perutusan Allah Tritunggal.

Ketiga, pengakuan terhadap ritual tradisional sebagai sumber teologi merupakan gagasan yang menarik. Namun, ritual sebagai ekspresi budaya dan religius tidak otomatis dapat disamakan dengan liturgi Gereja.

Keempat, penerimaan terhadap ritual tradisional harus dilanjutkan dengan pembahasan mengenai alihrupa makna dalam terang iman Kristen.

Kelima, galahukur keberhasilan kontekstualisasi tidak cukup berupa terbentuknya Gereja yang menggunakan atau menerima kebudayaan lokal. Kontekstualisasi harus berkontribusi terhadap pengakaran iman, pengangkatan jatidiri, dan martabat manusia.

Persoalan utama artikel Siwy bukan terletak pada keinginannya untuk mengakui kekayaan ritual masyarakat Kulawi. Persoalannya terletak pada bagaimana ia menghubungkan pengakuan tersebut dengan pengertian liturgi dan proses kontekstualisasi iman Kristen.

Catatan kaki:
Dalam bagian metodologi artikel Siwy menggunakan penghampiran (𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘢𝘤𝘩) kualitatif melalui kajian literatur dan konseptual-interpretatif. Namun, ia membahas ritual masyarakat Kulawi dengan cukup rinci. Sejauh mana pemahaman Siwy mengenai ritual Kulawi dibangun dari penelitian lapangan dan sejauh mana berasal dari literatur yang tersedia? Misalnya, ketika ia menjelaskan ombo, poromu, atau pantaia, apakah makna ritual itu berasal dari penjelasan pelaku budaya sendiri? Apakah terdapat perbedaan pemaknaan di antara kelompok masyarakat Kulawi? Apakah ritual tersebut mengalami perubahan dalam praktik kontemporer?

 (11112026)(TUS)

Sudut Pandang 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗶𝘄𝘆 𝗱𝗮𝗿𝗶 Sudut 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶

Sudut Pandang 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗶𝘄𝘆 𝗱𝗮𝗿𝗶 Sudut 𝗣𝗮...